Terbitnya Peraturan Pemerintah PP Nomor 66 tahun 2010 Kemdiknas membawa angin segar karena PP terbaru Kemdiknas ini pro mahasiswa miskin. Paling tidak ini kabar baik dibalik kisruh tes keperawanan siswa SMP/SMP yang coba dikaitkan dengan mutu pendidikan nasional dan kualitas kurikulum diknas.Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 mengenai perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
“Akhirnya telah diterbitkan PP No 66 Kemdiknas pengganti PP Nomor 17 yang selama ini memang ditunggu-tunggu,” ungkap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Senin (4/10).
Mendiknas menyebutkan, tiga hal penting yang diharapkan dipahami masyarakat dengan terbitnya PP yang resmi berlaku sejak 28 September 2010 ini. Pertama, dengan adanya PP ini pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
“Paling tidak seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk Politeknik wajib menerima mahasiswa dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah minimal 20 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Di dalam 20 persen itu termasuk beasiswa Bidik Misi,” papar Mendiknas.
Kedua, di dalam proses rekrutmen mahasiswa baru di masing-masing PTN harus menerima mahasiswa yang melalui jalur seleksi nasional minimal sebanyak 60 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. “Seleksi nasional yang dimaksud adalah seluruh PTN secara bersama-sama menggelar seleksi nasional atau yang kita sebut Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Kebijakan ini diberlakukan karena bertujuan agar PTN menjadi akses nasional dan bsia dinikmati oleh semua kalangan,” ujarnya.
Ketiga, poin penting PP 66 tahun 2010 ini adalah PT yang bestatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) akan tetap ada namun dalam pengelolaan keuangannya harus tunduk pada tiga buah UU keuangan. “Sehingga, dengan adanya pertegasan di bidang penglolaan keuangan ini, kita beri waktu untuk menyesuaiannya hingga 31 Desember 2012 mendatang,” sebutnya.
Selanjutnya, point krusial yang terdapat di dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 itu yakni mengenai pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian rektor perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Menteri. “Kalau dulu, pengangkatan dan pemecatan rektor ada yang dilakukan oleh Presiden dan ada juga yang dilakukan oleh Menteri. Nah, sekarang semua itu dilakukan oleh Menteri,” tegasnya. jpnn.com
PP Nomor 66 tahun 2010 Kemdiknas Tentang Aturan Wajib Penerimaan Calon Mahasiswa Miskin Latar Belakang Ekonomi Lemah 20 persen (%) dari Total Penerimaan Mahasiswa Baru